PKB, Malang – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Malang, H. Fathol Arifin, M.Hum, menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat pada Sabtu (20/9/2025). Acara berlangsung di kediamannya, Jalan Mayden Sungkono, Kota Malang, sebagai bagian dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB kepada seluruh anggota fraksi di Indonesia untuk menghimpun masukan langsung dari masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fatchullah, SH. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya mendengar suara rakyat secara langsung agar kebijakan partai dan wakil rakyat di parlemen benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat. “Serap aspirasi ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah konkret bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah dan harapannya. PKB hadir untuk memastikan aspirasi itu diperjuangkan,” ujar Fatchullah. Rangkuman Aspirasi Masyarakat Berbagai kelompok masyarakat yang hadir menyampaikan sejumlah isu penting, mulai dari kesejahteraan guru ngaji hingga persoalan transportasi publik.

1. Guru Ngaji Pemerataan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) bagi pesantren kecil, khususnya di daerah. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji melalui pemberian insentif atau tunjangan.

2. Purnawirawan TNI Peningkatan

kesejahteraan hidup para purnawirawan. Penyediaan program perumahan atau bantuan kredit bagi pensiunan yang belum memiliki rumah.

3. Pekerja Konstruksi

Baja Ringan Dampak kenaikan harga bahan bangunan terhadap daya beli masyarakat. Perlunya pemberdayaan warga lokal dalam pengerjaan proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

4. Pedagang Pasar

Keluhan atas banyaknya beban retribusi pasar, mulai dari sampah, karcis, penerangan, hingga keamanan. Penurunan minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional.

5. Pedagang Kaki Lima

(PKL) Sosialisasi terkait pajak yang telah disahkan namun belum diberlakukan. Perlunya perhatian pada insentif RT agar lebih adil. Masalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum merata dan data penerima yang belum valid.

6. Pemilik Toko Klontong

Kebutuhan akses pinjaman modal usaha untuk menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha.

7. Supir Angkot

Penurunan jumlah penumpang yang berdampak pada pendapatan sopir maupun pedagang di terminal. Usulan pembatasan toko modern agar usaha kecil dan transportasi angkot tetap bertahan. Revisi Undang-Undang terkait Online Single Submission (OSS) agar lebih berpihak pada pelaku usaha kecil.

H. Fathol Arifin menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui jalur fraksi. “Aspirasi yang dihimpun hari ini akan kami kawal dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kota Malang maupun melalui jalur partai di tingkat pusat,” ujarnya.