PKB KOTA MALANG, Kota Malang — Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, Str.Par., menyoroti kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Malang. Hal ini ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Kesehatan Kota Malang, Selasa (23/9/2025).

Menurut Wafi, masih banyak keluhan masyarakat yang muncul saat mereka berobat ke fasilitas kesehatan, terutama di tingkat pertama seperti puskesmas. Ia menilai, pelayanan yang diberikan kerap kali belum maksimal, terutama dalam hal kecepatan penanganan pasien.

“Seringkali warga yang datang ke faskes hanya dinilai secara kasat mata, lalu diminta untuk rawat jalan karena dianggap tidak parah. Padahal, seharusnya pasien perlu diobservasi lebih dulu agar keputusan medis lebih tepat,” kata Wafi.

Ia mencontohkan, dalam beberapa kasus, pasien yang awalnya dinilai tidak membutuhkan rawat inap justru mengalami kondisi yang memburuk. Bahkan, ada kejadian seorang pasien di salah satu rumah sakit di Kota Malang meninggal dunia karena penanganan yang dinilai terlambat. “Kejadian seperti ini bukan sekali dua kali. Banyak warga tidak melapor, tetapi kasus semacam ini nyata ada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Saniman Wafi juga menyoroti mekanisme pelayanan kesehatan pada jam kerja. Menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan lambannya penanganan ketika datang berobat pada jam-jam sibuk. Hal ini, lanjut dia, menjadi pertanyaan besar: apakah masyarakat harus sakit parah terlebih dahulu baru kemudian mendapat pelayanan cepat.

“Sudah seharusnya faskes memberikan observasi medis sebelum memutuskan pasien cukup rawat jalan atau butuh rawat inap. Jangan sampai masyarakat merasa dianaktirikan hanya karena kondisinya belum terlihat parah,” tegasnya.

Lebih jauh, Ketua Fraksi PKB itu meminta agar seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rumah sakit, meningkatkan ketanggapan dalam melayani masyarakat. Ia menegaskan, kasus-kasus keterlambatan penanganan tidak boleh lagi terulang.

“Kota ini jangan sampai kecolongan lagi. Setiap warga yang datang ke faskes harus dilayani sesuai prosedur medis yang tepat dan manusiawi,” pungkasnya.

Selain itu, Wafi mendorong adanya koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia mengusulkan digelarnya rapat koordinasi besar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mendesak adanya rakor bersama semua stakeholder yang ada, baik rumah sakit, DPRD, Pemerintah Kota, BPJS, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Saya menyebutnya Rakor Akbar. Tujuannya jelas, agar semua pihak berada dalam satu frame dalam menyikapi persoalan yang kerap kali menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama terkait aturan dan SOP yang dijalankan. Dengan koordinasi akbar ini, diharapkan semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya menegaskan.