Fraksi PKB DPRD Kota Malang Serap Aspirasi Relawan Kelurahan Tangguh, Soroti Insentif hingga Minimnya Sarana Kebencanaan

MALANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang kembali menggelar agenda rutin "Jumat Aspirasi" dengan menerima masukan dari para Relawan Kelurahan Tangguh (Keltang) se-Kota Malang. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PKB Kota Malang, Jumat (31/7/2026), pukul 13.00–16.00 WIB itu menjadi ruang dialog antara relawan kebencanaan dengan anggota legislatif untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Forum tersebut dihadiri oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang Saniman Wafi, jajaran anggota Fraksi PKB, serta perwakilan Relawan Kelurahan Tangguh dari berbagai kecamatan di Kota Malang.

Dalam dialog yang berlangsung selama lebih dari tiga jam, para relawan menyampaikan bahwa keberadaan mereka selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan berbagai kondisi darurat, mulai dari banjir, pohon tumbang, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, hingga membantu proses evakuasi korban maupun jenazah. Meski memiliki tingkat risiko yang tinggi dan siaga selama 24 jam, para relawan mengaku belum memperoleh perhatian yang sebanding dari pemerintah.

Perwakilan Relawan Kelurahan Tangguh Kecamatan Sukun menjelaskan bahwa seluruh laporan masyarakat terkait kejadian kebencanaan diteruskan melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) sebelum ditindaklanjuti oleh Relawan Kelurahan Tangguh di masing-masing wilayah.

"Kami selalu siap kapan pun dibutuhkan. Tengah malam pun ketika ada pohon tumbang, banjir, kecelakaan, bahkan membantu evakuasi jenazah, kami langsung bergerak. Namun hingga hari ini belum ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan maupun insentif bagi relawan," ungkap salah seorang perwakilan relawan.

Selain perlindungan sosial, mereka juga mengusulkan penyediaan ambulans di wilayah yang hingga kini belum memilikinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, terutama pada kondisi darurat kesehatan.

Aspirasi serupa disampaikan oleh relawan dari kecamatan lainnya. Mereka menilai penanganan kebencanaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan bencana alam, tetapi juga sering bersinggungan dengan keadaan darurat kesehatan sehingga membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara relawan, BPBD, Dinas Kesehatan, hingga perangkat kelurahan.

Sementara itu, perwakilan Relawan Kelurahan Tangguh Kecamatan Lowokwaru menyoroti minimnya fasilitas operasional akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut mereka, sejak penyusunan anggaran 2024 hingga 2025, pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan Tangguh tidak lagi menjadi prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Akibatnya, sebagian besar anggaran hanya dialokasikan untuk pelatihan, sementara kebutuhan peralatan operasional di lapangan masih sangat terbatas.

"Kami membutuhkan pompa air (alkon), namun yang tersedia hanya chainsaw dan itu pun berada di kecamatan. Ketika malam hari terjadi bencana, proses peminjaman alat membutuhkan waktu karena harus melalui prosedur administrasi," ujar salah seorang relawan.

Selain peralatan kebencanaan, para relawan juga berharap adanya ruang administrasi yang dilengkapi komputer atau laptop untuk mendukung pendataan dan pelaporan kejadian bencana. Selama ini, sebagian besar administrasi masih mengandalkan telepon genggam pribadi sehingga dinilai kurang efektif untuk operasional jangka panjang.

Relawan dari Kelurahan Mulyorejo juga membagikan pengalaman saat menangani pohon beringin tumbang yang menyebabkan belasan pengendara mengalami kecelakaan. Menurut mereka, keterbatasan alat menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses evakuasi meskipun sebelumnya pohon tersebut telah direkomendasikan untuk dipangkas.

Di sisi lain, para relawan menegaskan bahwa tugas mereka tidak hanya bersifat responsif ketika terjadi bencana, tetapi juga melakukan mitigasi secara rutin, seperti membersihkan sampah di sungai, memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga melakukan pemetaan wilayah rawan bencana sebagai langkah pencegahan.

Relawan juga mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan program Kelurahan Tangguh yang telah dibentuk sejak 2018. Mereka berharap keberadaan relawan tidak hanya dipandang sebagai mitra sukarela, tetapi sebagai bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana daerah yang layak memperoleh dukungan fasilitas, perlindungan sosial, serta penguatan kapasitas.

Selain itu, mereka mengusulkan adanya insentif bagi relawan, pelibatan dalam berbagai pelatihan dan kegiatan kebencanaan, pemberian seragam, penyediaan alat komunikasi seperti handy talky (HT), hingga penataan tata ruang Kota Malang untuk mengurangi potensi banjir yang masih sering terjadi, khususnya di wilayah Lowokwaru dan Blimbing.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menegaskan bahwa seluruh masukan dari para relawan akan menjadi agenda perjuangan Fraksi PKB dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Malang.

"Kami melihat Relawan Kelurahan Tangguh bukan sekadar komunitas sukarelawan, tetapi merupakan garda terdepan yang selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, menghadapi risiko yang tinggi, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah," tegas Saniman.

Menurutnya, dukungan terhadap relawan tidak cukup hanya melalui pelatihan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana operasional, perlindungan jaminan sosial, hingga pemberian insentif yang proporsional.

"Fraksi PKB akan mengawal aspirasi ini agar dapat dibahas bersama pemerintah daerah. Kami ingin memastikan para relawan memiliki peralatan yang memadai, mulai dari laptop untuk administrasi, handy talky, pompa air, alat kebersihan, hingga perlengkapan tanggap darurat lainnya. Begitu pula usulan BPJS Ketenagakerjaan dan insentif akan kami perjuangkan karena mereka menjalankan tugas kemanusiaan dengan risiko yang tidak ringan," katanya.

Saniman juga meminta seluruh Relawan Kelurahan Tangguh menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) kepengurusan beserta daftar kebutuhan masing-masing kelurahan secara tertulis agar dapat dihimpun menjadi satu dokumen usulan resmi.

"Dengan data yang lengkap dan administrasi yang baik, perjuangan kami di DPRD akan memiliki dasar yang lebih kuat. Kami ingin seluruh kebutuhan relawan dapat diperjuangkan secara kolektif sehingga tidak ada lagi kelurahan yang tertinggal dalam hal fasilitas kebencanaan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB akan terus menjadikan Jumat Aspirasi sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dengan DPRD agar setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.