Silaturahmi dan Konsolidasi DPC PKB Kota Malang Soroti Penguatan Struktur Partai hingga Persoalan Warga Kedungkandang

KOTA MALANG – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang menggelar kegiatan silaturahmi dan konsolidasi bersama jajaran pengurus partai di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Senin (20/7/2026) malam. Kegiatan yang dimulai pukul 18.30 WIB itu berlangsung di D’ Bangor River, Jalan Gang 17, Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Acara tersebut menjadi forum memperkuat koordinasi organisasi sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari struktur partai di tingkat bawah menjelang agenda politik nasional dan daerah beberapa tahun mendatang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PKB Kota Malang Hj. Hikmah Bafaqih, jajaran Fraksi PKB DPRD Kota Malang, pengurus DPC PKB Kota Malang, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kedungkandang, Pengurus Anak Cabang (PAC), Muslimat, Fatayat serta para pengurus ranting yang terdiri atas Ketua, Sekretaris Dewan Syura, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Dewan Tanfidz se-Kecamatan Kedungkandang.

Dalam sambutannya, Hj. Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa konsolidasi internal menjadi fondasi utama bagi PKB untuk menghadapi dinamika politik ke depan. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga oleh soliditas struktur hingga tingkat ranting.

“Konsolidasi harus terus diperkuat agar seluruh struktur memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kader di tingkat bawah merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga,” ujarnya.

Forum tersebut juga membahas arah koalisi politik antarpartai serta strategi memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi momentum Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga Pemilihan Presiden (Pilpres). Pengurus menilai kesiapan mesin partai sejak dini menjadi faktor penting agar PKB mampu menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain agenda konsolidasi politik, berbagai persoalan masyarakat turut mengemuka dalam sesi dialog. Salah satu peserta menyoroti pelaksanaan sejumlah program RT-B yang dinilai belum seluruhnya mendapatkan persetujuan sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Aspirasi lain datang dari perwakilan Kelurahan Madyopuro. Mereka menyampaikan masih banyak warga yang belum tersentuh aktivitas maupun pendampingan kader PKB.

“Kami berharap ada perhatian lebih dari PKB kepada masyarakat di wilayah kami agar keberadaan partai benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar salah seorang peserta.

Persoalan pinjaman online (pinjol) juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Sejumlah peserta menilai masyarakat yang menjadi korban pinjaman online masih kesulitan memperoleh solusi konkret, meskipun telah berupaya mengadukan persoalan tersebut kepada pihak terkait.

Menanggapi hal itu, Hj. Hikmah Bafaqih menjelaskan bahwa penanganan korban pinjaman online memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk regulator.

Menurutnya, dalam kasus tertentu, pihak berwenang perlu memastikan komunikasi antara korban dan pihak penagih dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran. Selain itu, restrukturisasi kewajiban serta edukasi literasi keuangan kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat agar kasus serupa tidak terus berulang.

“Penanganan persoalan pinjaman online tidak cukup hanya berhenti pada pengaduan. Edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tata kelola keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali menjadi korban,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mengangkat kiprah Kelompok Tempe Sabar, sebuah komunitas di Kedungkandang yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Kelompok tersebut mengumpulkan dan memilah sampah yang memiliki nilai ekonomi, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim.

Inisiatif tersebut dinilai sebagai contoh pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga diharapkan mendapat perhatian dan dukungan lebih luas.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah ketimpangan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya lembaga pendidikan yang berada di lingkungan pondok pesantren. Sejumlah peserta menilai sekolah swasta berbasis pesantren masih belum memperoleh perhatian yang proporsional dibandingkan sekolah negeri, baik dari sisi kebijakan maupun dukungan program.

Menutup kegiatan, Hj. Hikmah Bafaqih mengajak seluruh kader PKB untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta menjadikan forum silaturahmi sebagai ruang menyerap aspirasi secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa konsolidasi organisasi harus berjalan beriringan dengan pengabdian kepada masyarakat, sehingga PKB tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga sehari-hari. Dengan demikian, struktur partai di seluruh tingkatan diharapkan semakin solid sekaligus semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.