PKB KOTA MALANG —Kota Malang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang menggelar kegiatan dialog dan serap aspirasi publik di kawasan Jalan MT Haryono, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sabtu (27/9/2025). Agenda tersebut merupakan instruksi dari DPP PKB yang wajib dijalankan oleh seluruh fraksi PKB di Indonesia.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, Str.Par., bersama Sekretaris Fraksi PKB, Putri Aidillah, hadir langsung memimpin jalannya dialog. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mahasiswa Fakultas Administrasi Publik Universitas Brawijaya, tokoh masyarakat, hingga perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

Beragam masukan disampaikan masyarakat dalam forum tersebut. Di antaranya terkait program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum dirasakan dampaknya di Kota Malang, persoalan kemacetan lalu lintas, serta penanganan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Isu sosial lain yang turut mencuat adalah praktik pungutan liar di dunia pendidikan, terutama pada jenjang dasar hingga menengah. Hadirin juga menyoroti penyaluran bantuan sosial yang dinilai sering tidak tepat sasaran. Selain itu, muncul pula usulan agar pemerintah Kota Malang membuat regulasi khusus terkait rumah kos, mengingat jumlah mahasiswa pendatang di kota ini sangat tinggi.

“Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasinya. Apa yang kami dengar hari ini akan kami bawa ke dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD Kota Malang, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan publik,” ujar Saniman Wafi.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Putri Aidillah, menambahkan bahwa forum serap aspirasi semacam ini penting untuk menjaga kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat. “Kami ingin memastikan suara masyarakat tidak berhenti di forum-forum kecil, tetapi benar-benar terhubung ke proses legislasi dan kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

Fraksi PKB Kota Malang menegaskan akan terus melaksanakan instruksi DPP PKB terkait agenda serap aspirasi publik secara rutin, baik secara individu maupun kolektif, sebagai wujud komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.