PKB KOTA MALANG, MALANG — Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Malang menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2026. Agenda digelar pada Minggu (19/10/2025) pukul 18.00–21.00 WIB di Aula DPC PKB, Jalan Ketapang 02, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Akademisi, Ketua dan jajaran pengurus DPC, pengurus tingkat PAC (Pengurus Anak Cabang), ketua lembaga partai, serta perwakilan ketua dan sekretaris badan otonom partai.

Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fatchullah, SH dalam sambutannya menegaskan bahwa sikap politik PKB terhadap KUA-PPAS adalah memastikan agar struktur APBD benar-benar kembali pada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi target administratif belanja pemerintah daerah.

“APBD bukan angka-angka teknokratik semata. Ini adalah amanah konstitusional dari uang rakyat yang kita tarik melalui pajak, retribusi, dan sumber penerimaan lainnya. Maka, wajib hukumnya bagi kita memastikan setiap rupiah kembali pada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata,” ujar Ketua DPC dalam sambutannya.

Ia menambahkan, PKB akan mengambil peran aktif melalui Fraksi PKB di DPRD Kota Malang dalam proses pembahasan, koreksi, maupun pengawalan agar dokumen perencanaan anggaran tidak hanya selaras dengan RPJMD, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar warga kota — mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan ekonomi rakyat.

“Keberpihakan itu harus terukur. Ada indikatornya, ada dampaknya. Kita tidak mau APBD hanya habis untuk belanja rutin yang tak menyentuh kehidupan warga. PKB berdiri untuk memastikan keadilan anggaran,” tegasnya.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan pandangan awal Fraksi PKB DPRD Kota Malang terkait rancangan KUA-PPAS, serta masukan konsolidatif dari pengurus PAC dan lembaga partai guna memperkaya sikap resmi partai dalam pembahasan di tingkat legislatif. Agenda ditutup dengan penyusunan poin-poin rekomendasi untuk menjadi pegangan sikap fraksi dalam pembahasan KUA-PPAS bersama Pemerintah Kota Malang.