MALANG – Pendidikan politik kembali menjadi agenda penting bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang dalam upaya memperkuat kapasitas kader di tingkat struktur. Pada Selasa, 9 Desember 2025, DPC PKB Kota Malang menyelenggarakan pendidikan politik yang melibatkan pengurus Dewan Pengurus Ranting (DPRt) PKB se-Kecamatan Lowokwaru serta Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB Lowokwaru.
Kegiatan yang berlangsung di Aula DPC PKB Kota Malang, Jalan Ketapang 02, Kecamatan Klojen, ini kembali menempatkan materi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai materi utama. Fokus ini diambil karena naskah APBD Tahun Anggaran 2026 sedang dalam proses finalisasi dan dinilai relevan untuk dipahami kader agar mampu mencermati arah pembangunan serta postur anggaran daerah.
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, forum kali ini lebih menekankan pada bagaimana kader dapat membaca, memahami, dan menilai prioritas anggaran berbasis kebutuhan warga di tingkat kecamatan dan kelurahan. Peserta didorong untuk memahami posisi partai politik dalam mekanisme penyusunan kebijakan anggaran, terutama fungsi advokasi dan agregasi kepentingan masyarakat.
Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fatchullah, SH., dalam arahannya menyampaikan bahwa pendidikan politik bukan sekadar agenda formal partai, tetapi instrumen penting untuk mencetak kader yang paham tugas dan arah perjuangan politik.
“Kader PKB harus memiliki kemampuan memahami dokumen anggaran agar mampu memberikan kontribusi dalam pengawalan pembangunan daerah. Pengetahuan ini penting agar partai tetap berada pada jalur keberpihakan terhadap masyarakat,” ujar Fatchullah.
Menurutnya, partai politik tidak hanya bertugas memenangkan pemilu, melainkan juga memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Lembaga Kaderisasi Kader (LKK) DPC PKB Kota Malang, Moh. Badrul Bari, M.Pd., menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kader harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur.
“Kita ingin kader mampu membaca arah kebijakan publik dan menyediakan saluran politik yang efektif bagi masyarakat. Pemahaman APBD menjadi penting karena di situlah keputusan pembangunan dituangkan,” jelasnya.
Forum berlangsung dengan suasana antusias dan interaktif. Peserta tampak aktif mengajukan pertanyaan terkait mekanisme musrenbang, prioritas anggaran, dan sejauh mana peran struktural PKB dapat mendorong paket kebijakan berbasis kebutuhan lokal.
Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk menjaga kekompakan organisasi dan memperkuat literasi politik kader. PKB Kota Malang menyatakan bahwa pendidikan politik akan terus digelar secara berkala untuk memastikan seluruh struktur partai memiliki kapasitas yang sejalan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.
