PKB KOTA MALANG , MALANG – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang kembali menyelenggarakan pendidikan politik bagi kader tingkat ranting. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 7 November 2025, tersebut digelar di aula DPC PKB Kota Malang, Jl. Ketapang 02, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen.

Berbeda dari sesi sebelumnya, materi yang diberikan pada kegiatan kali ini berfokus pada Rencana Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2026. Materi ini dihadirkan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada kader mengenai arah kebijakan daerah dan bagaimana peran partai politik dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme anggaran.

Kegiatan ini diikuti oleh struktur Dewan Pengurus Ranting (DPRt) PKB se-Kecamatan Blimbing dan se-Kecamatan Klojen. Keikutsertaan dua kecamatan ini merupakan bagian dari tahapan kaderisasi dan konsolidasi struktur yang dilakukan secara bergilir oleh DPC PKB Kota Malang.

Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fatchullah, SH, dalam arahannya menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah sehingga kader PKB harus memahami bagaimana kebijakan anggaran disusun dan diprioritaskan.

“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, kader PKB harus memahami proses penyusunannya agar mampu mengawal aspirasi warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial,” ujar Fatchullah.

Ia menambahkan bahwa pemahaman politik tanpa pemahaman anggaran ibarat langkah tanpa arah, sebab implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh alokasi anggaran.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kaderisasi Kader (LKK) DPC PKB Kota Malang, Moh. Badrul Bari,M.Pd., menekankan bahwa pendidikan politik yang diberikan hari ini merupakan upaya peningkatan kapasitas kader agar lebih terlibat secara aktif dalam advokasi kebutuhan publik.

“Kader di ranting harus mampu membaca kebutuhan warga dan meneruskan aspirasi tersebut dalam saluran politik yang tepat. Dengan memahami APBD, kader bisa berperan sebagai jembatan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.

Suasana pendidikan politik berlangsung serius namun tetap akrab. Para peserta tampak aktif mencatat materi, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam diskusi mendalam terkait skema prioritas pembangunan Kota Malang.

Beberapa peserta juga terlihat berdiskusi kelompok membahas contoh kasus alokasi anggaran berbasis kebutuhan wilayah masing-masing.

Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen kader untuk terus mengikuti program penguatan kapasitas serta menjaga soliditas PKB sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.